PILREK & Gt. Muh. Hatta

Sore itu ada rasa bangga, ketika melihat siaran news di salah satu stasiun televisi swasta Jakarta. Ketika itu reporternya mengatakan bahwa “ untuk menempati pos Menteri Negara Lingkungan Hidup, akan di tempati oleh seorang Guru Besar dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan”. Orang yang beruntung itu adalah Bapak Prof. Dr. Gt. Muhammad Hatta, seorang akademisi yang menduduki jabatan struktural Pembantu Rektor I di UNLAM.
Tulisan ini hadir bukan untuk menyanjung beliau,ataupun untuk memberikan saran dan pendapat dalam rangka tugas baru beliau sebagai salah satu anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, namun ide tulisan ini muncul untuk mencoba mengkritisi pola pemilihan rektor di Universitas tertua di Kalimantan ini pasca terpilihnya Bapak Hatta menjadi seorang menteri dalam KIB II.
Seperti kita ketahui bersama, bahwa sebelumnya Bapak Gt. Muh. Hatta adalah salah satu kandidat dalam pemilihan Rektor Unlam yang sampai saat ini masih belum jelas siapa yang akan di pilih oleh Mendiknas, sebuah proses pemilihan panjang yang tidak tahu kapan akan berakhirnya.
Dalam ajang pemilihan tersebut, Bapak Gt. Muh. Hatta kalah dalam pemilihan terakhir tingkat senat universitas padahal dalam ajang penjaringan yang melibatkan civitas akademika kampus ( mahasiswa, dosen, pegawai administrasi), beliau menduduki rangking teratas. Kita tidak pernah tahu, ada apa yang terjadi dalam proses pemilihan di tingkat senat universitas sehingga hasil penjaringan tidak di anggap dan hasil akhirnya adalah Bapak Prof. Ruslan yang di pilih oleh mayoritas senat universitas.
Mungkin itu adalah sebuah hasil dari proses politik yang sudah masuk dalam ranah akademik, namun ketika akhirnya Bapak Gt. Muh. Hatta terpilih menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa harus orang luar, dalam hal ini adalah Presiden SBY yang jelas-jelas beliau berada di luar sistem Unlam yang mengetahui bahwa seorang sosok ini mempunya kapabelitas dalam keilmuan dan memimpin. Kenapa bukan dari internal Unlam sendiri?
Kita tidak pernah tahu apa parameter bagi para anggota senat universitas dalam memilih salah satu calon, apakah berdasarkan kemampuan atau berdasarkan loby-loby politik dan nilai-nilai pragmatisme. Ketika vote di berikan kepada salah satu calon berdasarkan kemampuan, kenapa bukan Bapak Gt. Muh. Hatta yang terpilih? Bisa jadi hal ini terjadi, karena untuk mengukur kemampuan seseorang para anggota senat universitas ini memiliki standar yang lebih tinggi dari seorang Presiden RI. Sehingga pilihan mereka jatuh kepada calon lain. Namun ketika pilihan di jatuhkan berdasarkan loby-loby politik dan azas pragmatis, ini merupakan sebuah alamat buruk bagi lembaga penghasil calon pemimpin bangsa ini. Sebuah lembaga pendidikan yang seharusnya dalam memilih pemimpinnya berdasarkan kemampuan akademik dan kepemimpinan namun ternyata di rusak oleh oknum-oknum yang membawa nuansa-nuansa politis ke dalam ranah kampus.
Seandainya saja, Bapak Gt. Muh. Hatta tidak terpilih menjadi salah seorang pembantu Presiden dalam KIB II mungkin proses pemilihan yang sudah berlangsung ini saya anggap sebagai sebuah proses yang wajar, namun ketika hal ini terjadi maka pertanyaan yang menggelitik itu muncul. Tulisan ini muncul bukan karena saya seorang pendukung bapak Hatta, saya tidak ada kepentingan dengan beliau. Saya kenal dengan beliau karena pada saat saya dan teman-teman aktif di Lembaga Eksekutif Dewan Mahasiswa Unlam beliau menjabat sebagai Pembantu rektor I Unlam, Cuma sebatas itu saja.
Harus di ingat, Pak Hatta di pilih menjadi menteri bukan karena kapasitas beliau sebagai partisan salah satu partai politik koalisi pendukung SBY dalam pemilihan Presiden kemarin. Bapak Gt. Muh. Hatta di pilih menjadi menteri negara, berdasarkan azas profesionalisme. Beliau di pilih dari berjuta-juta kaum terdidik di Indonesia, ada begitu banyak kampus yang lebih bagus dari UNLAM namun Pak Hatta terpilih menjadi yang terbaik di antara yang baik-baik dengan membawa embel-embel nama UNLAM di belakangnya. Beliau di pilih berdasarkan penilaian yang sangat holistik dari tim penjaringan SBY untuk di tempatkan dalam posisi terhormat dalam KIB II.
Apakah ada yang salah dalam kampus tertua ini? Tentunya seperti itu. Di perlukan kesadaran diri yang lebih lagi dari para anggota senat universitas ini, perlunya untuk lebih membuka wawasan pemikiran lagi dalam cara menilai kemampuan seseorang. Sudah cukup kesalahan terjadi satu kali, jangan sampai hal ini terulang lagi. Hal ini merupakan sebuah tamparan yang sangat keras sekali, yang mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran bagi para anggota senat universitas untuk ke depannya bisa lebih jeli dan cerdas dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin lembaga kampus yang punya tanggung jawab besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jadikan hal ini sebuah pelajaran bagi kita bersama, hal ini tidak hanya untuk para anggota senat universitas saja namun juga bagi para seluruh civitas akademika UNLAM. Jangan menilai segala sesuatu berdasarkan azas politik dan pragmatis, karena harus di ingat UNLAM bukan sebuah ranah politis namun UNLAM merupakan sebuah ranah pendidikan yang punya tujuan mulia dalam mendidik calon pemimpin bangsa.
Semoga kita semua sadar.. Amin.;

Fakhri Wardhani
Alumni UNLAM
* Di muat di Radar Banjarmasin, 27 Oktober 2009