PILREK & Gt. Muh. Hatta

Sore itu ada rasa bangga, ketika melihat siaran news di salah satu stasiun televisi swasta Jakarta. Ketika itu reporternya mengatakan bahwa “ untuk menempati pos Menteri Negara Lingkungan Hidup, akan di tempati oleh seorang Guru Besar dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan”. Orang yang beruntung itu adalah Bapak Prof. Dr. Gt. Muhammad Hatta, seorang akademisi yang menduduki jabatan struktural Pembantu Rektor I di UNLAM.
Tulisan ini hadir bukan untuk menyanjung beliau,ataupun untuk memberikan saran dan pendapat dalam rangka tugas baru beliau sebagai salah satu anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, namun ide tulisan ini muncul untuk mencoba mengkritisi pola pemilihan rektor di Universitas tertua di Kalimantan ini pasca terpilihnya Bapak Hatta menjadi seorang menteri dalam KIB II.
Seperti kita ketahui bersama, bahwa sebelumnya Bapak Gt. Muh. Hatta adalah salah satu kandidat dalam pemilihan Rektor Unlam yang sampai saat ini masih belum jelas siapa yang akan di pilih oleh Mendiknas, sebuah proses pemilihan panjang yang tidak tahu kapan akan berakhirnya.
Dalam ajang pemilihan tersebut, Bapak Gt. Muh. Hatta kalah dalam pemilihan terakhir tingkat senat universitas padahal dalam ajang penjaringan yang melibatkan civitas akademika kampus ( mahasiswa, dosen, pegawai administrasi), beliau menduduki rangking teratas. Kita tidak pernah tahu, ada apa yang terjadi dalam proses pemilihan di tingkat senat universitas sehingga hasil penjaringan tidak di anggap dan hasil akhirnya adalah Bapak Prof. Ruslan yang di pilih oleh mayoritas senat universitas.
Mungkin itu adalah sebuah hasil dari proses politik yang sudah masuk dalam ranah akademik, namun ketika akhirnya Bapak Gt. Muh. Hatta terpilih menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa harus orang luar, dalam hal ini adalah Presiden SBY yang jelas-jelas beliau berada di luar sistem Unlam yang mengetahui bahwa seorang sosok ini mempunya kapabelitas dalam keilmuan dan memimpin. Kenapa bukan dari internal Unlam sendiri?
Kita tidak pernah tahu apa parameter bagi para anggota senat universitas dalam memilih salah satu calon, apakah berdasarkan kemampuan atau berdasarkan loby-loby politik dan nilai-nilai pragmatisme. Ketika vote di berikan kepada salah satu calon berdasarkan kemampuan, kenapa bukan Bapak Gt. Muh. Hatta yang terpilih? Bisa jadi hal ini terjadi, karena untuk mengukur kemampuan seseorang para anggota senat universitas ini memiliki standar yang lebih tinggi dari seorang Presiden RI. Sehingga pilihan mereka jatuh kepada calon lain. Namun ketika pilihan di jatuhkan berdasarkan loby-loby politik dan azas pragmatis, ini merupakan sebuah alamat buruk bagi lembaga penghasil calon pemimpin bangsa ini. Sebuah lembaga pendidikan yang seharusnya dalam memilih pemimpinnya berdasarkan kemampuan akademik dan kepemimpinan namun ternyata di rusak oleh oknum-oknum yang membawa nuansa-nuansa politis ke dalam ranah kampus.
Seandainya saja, Bapak Gt. Muh. Hatta tidak terpilih menjadi salah seorang pembantu Presiden dalam KIB II mungkin proses pemilihan yang sudah berlangsung ini saya anggap sebagai sebuah proses yang wajar, namun ketika hal ini terjadi maka pertanyaan yang menggelitik itu muncul. Tulisan ini muncul bukan karena saya seorang pendukung bapak Hatta, saya tidak ada kepentingan dengan beliau. Saya kenal dengan beliau karena pada saat saya dan teman-teman aktif di Lembaga Eksekutif Dewan Mahasiswa Unlam beliau menjabat sebagai Pembantu rektor I Unlam, Cuma sebatas itu saja.
Harus di ingat, Pak Hatta di pilih menjadi menteri bukan karena kapasitas beliau sebagai partisan salah satu partai politik koalisi pendukung SBY dalam pemilihan Presiden kemarin. Bapak Gt. Muh. Hatta di pilih menjadi menteri negara, berdasarkan azas profesionalisme. Beliau di pilih dari berjuta-juta kaum terdidik di Indonesia, ada begitu banyak kampus yang lebih bagus dari UNLAM namun Pak Hatta terpilih menjadi yang terbaik di antara yang baik-baik dengan membawa embel-embel nama UNLAM di belakangnya. Beliau di pilih berdasarkan penilaian yang sangat holistik dari tim penjaringan SBY untuk di tempatkan dalam posisi terhormat dalam KIB II.
Apakah ada yang salah dalam kampus tertua ini? Tentunya seperti itu. Di perlukan kesadaran diri yang lebih lagi dari para anggota senat universitas ini, perlunya untuk lebih membuka wawasan pemikiran lagi dalam cara menilai kemampuan seseorang. Sudah cukup kesalahan terjadi satu kali, jangan sampai hal ini terulang lagi. Hal ini merupakan sebuah tamparan yang sangat keras sekali, yang mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran bagi para anggota senat universitas untuk ke depannya bisa lebih jeli dan cerdas dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin lembaga kampus yang punya tanggung jawab besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jadikan hal ini sebuah pelajaran bagi kita bersama, hal ini tidak hanya untuk para anggota senat universitas saja namun juga bagi para seluruh civitas akademika UNLAM. Jangan menilai segala sesuatu berdasarkan azas politik dan pragmatis, karena harus di ingat UNLAM bukan sebuah ranah politis namun UNLAM merupakan sebuah ranah pendidikan yang punya tujuan mulia dalam mendidik calon pemimpin bangsa.
Semoga kita semua sadar.. Amin.;

Fakhri Wardhani
Alumni UNLAM
* Di muat di Radar Banjarmasin, 27 Oktober 2009

SIKAP GERAKAN RAKYAT PADA PEMILU 2009

Oleh Muhammad Haedir *


Pemilu untuk memilih calon legislatif 2009 tinggal menghitung hari, sementara gerakan rakyat belum kelihatan melakukan suatu gerakan sebagai sebuah sikap terhadap pemilu 2009, kalaupun ada yang memberikan sikap terhadap pemilu tersebut, gerakannya tidaklah sampai pada masyarakat.

Satu hal yang pasti bahwa sikap gerakan rakyat tersebut masih terpolarisasi, persoalan ini bukanlah hal yang baru karena sejak demokrasi liberal di Indonesia dikumandangkan, persoalan polarisasi gerakan ini sering terjadi.

Beberapa kelompok gerakan rakyat menawarkan golput pada pemilu 2009 nanti. Sementara ada juga beberapa kelompok gerakan yang masih menaruh harapan pada sistem politik prosedural (pemilu 2009). Hal ini dibuktikan dengan beberapa kelompok yang mencoba bermain api dengan masuk ke partai politik yang sudah ada selama ini.

Yang lain adalah gerakan reformisme yang menawarkan pemantauan terhadap pemilu, atau sosialisasi kriteria calon presiden dan calon legislatif yang baik.

Fenomena ini berbeda dengan posisi gerakan rakyat menjelang Pemilu 2004. Gerakan rakyat dipersatukan oleh satu isu yaitu isu pencegatan kekuatan militer berkuasa kembali pada tampuk kekuasaan Indonesia. Hal ini wajar karena fase 2004 adalah fase yang sangat menentukan bagi keberlangsungan transisi demokrasi di Indonesia yang pernah dipimpin oleh seorang yang sangat militeristik.

Penulis menganggap bahwa perpecahan gerakan rakyat ini diakibatkan oleh tidak adanya komunikasi antar gerakan rakyat. Selain itu juga persoalan ego organisasi yang diakibatkan oleh watak borjuis kecil yang banyak mewarnai gerakan rakyat Indonesia.


Hambatan terhadap Gerakan Rakyat dalam Pemilu

Ada beberapa hal yang perlu dicatat untuk mengukur potensi kemenangan gerakan rakyat pada Pemilu 2009, di antaranya adalah apakah undang-undang politik memberikan ruang bagi gerakan rakyat untuk dapat ikut dalam kancah politik nasional?

Kita dapat menilai hal tersebut dari beberapa pasal dalam paket undang-undang tersebut yang menghalang-halangi gerakan rakyat untuk berpartisipasi langsung. Salah satu di antaranya adalah syarat-syarat pembentukan partai yang dibolehkan untuk ikut pada pemilu (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik).

Hal yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah karena hanya mereka yang memiliki uanglah yang akan dapat berpartisipasi langsung pada pemilu tersebut. Maka dengan sendirinya tidak memberikan ruang bagi gerakan rakyat untuk juga dapat mendirikan partainya sendiri dikarenakan dana yang akan digunakan untuk membentuk struktur sampai ke tingkat desa tidaklah sedikit.

Pada dasarnya undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar yang memberikan peluang bagi seluruh rakyat untuk ikut berpartispasi dalam setiap momentum politik yang berlangsung di Indonesia.

Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa gerakan rakyat tidak akan memberikan jawaban apa-apa bagi cita-cita gerakan rakyat selama ini untuk meraih kemenangan pada sebuah proses demokrasi liberal di indonesia.


Alternatif bagi Gerakan Rakyat

Akibat dihalang-halanginya kelompok gerakan pada pemilu, maka muncullah sikap apatisme masyarakat terhadap sebuah proses politik. Dapat dinilai pada angka golput di Pemilu 2004 kemarin yang mengalahkan suara partai pemenang pemilu. Dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat pada pemilu 2009 mendatang.

Pandangan kebanyakan masyarakat terhadap politik adalah sebuah partisipasi pada sebuah proses elektoral yang disediakan oleh pemerintah yang berlangsung tiap lima tahun sekali.

Sikap apatisme masyarakat pada pemilu 2009 ini menjadi sebuah bumerang bagi gerakan rakyat karena penurunan partisipasi politik membuat masyarakat akan berujung pada kebencian pada kata politik. Hal ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi gerakan rakyat untuk dapat menyadarkan rakyat akan pentingnya politik. Dan kemudian menjelaskan kepada rakyat bahwa politik tidak hanya berbicara pemilu tapi juga partisipasi dalam sebuah pengambilan kebijakan negara.

Mengajak golput pada masyarakat adalah sebuah langkah mundur, karena ini sama saja melemahkan kita untuk dapat meningkatkan kesadaran politik rakyat. Sementara ikut serta pada sebuah proses politik adalah tindakan yang salah karena sama saja melegitimasi penindasan yang nantinya akan lahir paska pemilu.

Selain itu, golput juga tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan pemilu, karena berapapun pemilihnya hasil pemilu harus tetap disahkan oleh sebuah peraturan hukum yang berlaku di negeri ini.

Sementara kita juga tidak akan mampu mengajak rakyat untuk golput pada pemilu 2009 karena mereka telah terlanjur menganggap bahwa pemilu adalah sebuah proses yang tidak berguna sama sekali.

Penulis menganggap bahwa satu-satunya yang dapat dilakukan oleh gerakan rakyat untuk pemilu 2009 adalah berkampanye bahwa sikap golput adalah sikap yang tidak memiliki efek apapun pada sebuah proses demokrasi liberal, sembari mengkampanyekan bahwa golput baru memiliki arti jika mereka yang golput mampu mengorganisasikan diri.


* Penulis adalah anggota Sentra Gerakan Progresif Makassar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan.

Kenapa BBM harus TURUN...

Hari ini, 15 Januari 2009.. Hampir seluruh bangsa Indonesia bersuka cita, karena pada hari ini, pemerintah kembali menurunkan harga BBM. Bensin dari Rp. 5.000,- menjadi Rp. 4.500,- dan Solar dari Rp.4.800,- menjadi Rp.4.500,-.. tapi kenapa tidak semua warga negara bersyukur atas penurunan harga BBM ini, padahal hampir semua orang dari pengamat perminyakan, mahasiswa, ormas,politisi, baik yang sudah duduk di kursi legislatif maupun yang saat ini sedang berusaha untuk duduk di kursi empuk legislatif, semuanya bersuara kenapa harga BBM diturunkan sangat sedikit seharusnya menurut berbagai kalangan bisa lebih dari harga tersebut di atas tadi, penurunan harga BBM di Indonesia.
dan, sedikit orang yang tidak bersyukur atas penurunan minyak itu adalah saya sendiri.. mungkin ini akan menjadi sebuah tanda tanya bahkan mungkin menjadi sebuah kontroversi (wuihhh... kaya pengamat yang udah terkenal aja)... kenapa di saat semua orang bersyukur atas penurunan harga BBM ini tapi seorang Fakhri Wardhani, yang tentunya bukan siapa-siapa di Nusantara ini malah menjadi trenyuh...
Rasionalisasi kenapa hal ini bisa muncul di dalam benak saya, karena dengan pemerintah menurunkan harga BBM, ini akan semakin memperkuat stigma bahwa bangsa Indonesia yang secara tertulis menganut sistem ekonomi Pancasila ini ternyata pada prakteknya kita menganut sistem ekonomi liberal.. Sistem ekonomi yang semuanya mengacu kepada dinamika pasar. hal ini terjadi dalam penentuan kenapa sampai harga BBM turun, harga BBM mengalami penurunan karena mengikuti harga minyak mentah dunia yang saat ini sudah turun mencapai 40$ per bareel dari sebelumnya lebih dari 100$/ bareel.. kenapa sebuah bangsa yang memiliki cadangan minyak yang sangat banyak ini harus mengikuti mekanisme pasar dunia,kenapa kita tidak berpikir untuk bagaimana kita memanage perminyakan kita sendiri. kita tidak perlu lagi mengekspor minyak mentah kualitas nomor 1 kita ke negara lain dan mengimpor minyak mentah kualitas ke 2 untuk di olah di negeri yang sangat melimpah SDA nya ini...
semua ini mungkin pernah ada terpikir di benak para petinggi-petinggi bangsa ini,namun mereka tidak pernah mau meaplikasikannya. karena dengan mereka sepakat untuk menggunakan bahan baku dari kita dan di olah di dalam negeri maka akan hilang lah semua potensi-potensi ekonomi mereka yang selama ini tersedia di dalam setiap kali terjadi transaksi jual beli minyak ke dan dalam negeri.
Masyarakat kita banyak yang bersyukur, namun kita tidak sadar bahwa saat ini kita di seret secara sistematis ke dalam pola ekonomi liberal, pola ekonomi yang ditawarkan oleh para kaum Kapitalis. Para kaum yang secara halus, menjajah bangsa kita. Bangsa Indonesia..
Mari kita pikirkan kembali, Betulkan sudah kebijakan yang sudah di ambil pasangan SBY-JK ini..